Ketika Langit Terbakar Minyak: Harapan Pemuda Indonesia Di Tengah Perang Iran–Israel
Pendahuluan
Ketika
perang meletus di belahan dunia lain, dampaknya tak selalu berupa dentuman
senjata yang terdengar hingga ke tanah air. Namun bagi Indonesia, perang
Iran–Israel tahun 2025 terasa nyata dalam bentuk lain: lonjakan harga minyak
dunia, peningkatan inflasi, serta beban hidup rakyat yang semakin berat. Dua
negara ini merupakan bagian penting dari rantai pasok minyak global, dan
ketegangan di kawasan tersebut menimbulkan ketakutan pasar yang mendorong harga
energi ke tingkat krisis (International Energy Agency, 2025).
Bagi
Indonesia, kondisi ini menjadi pukulan ganda. Meski memiliki cadangan minyak
bumi, Indonesia justru masih bergantung pada impor. Menurut data Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), pada tahun 2023 Indonesia mengimpor 129
juta barel minyak mentah dan 168 juta barel Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan
total mencapai 297 juta barel. Ketergantungan ini menjadikan ekonomi dalam
negeri sangat rentan terhadap dinamika global. Ketika harga minyak melonjak,
yang terdampak paling besar adalah masyarakat kecil: biaya transportasi naik,
harga bahan pokok terdongkrak, dan subsidi negara membengkak.
Krisis
energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu keadilan sosial dan
ekonomi. Kenaikan harga energi akibat konflik global paling membebani kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah, sementara kelompok atas masih dapat mengakses
energi dengan relatif mudah. Inflasi energi menjadi ancaman serius terhadap
kesejahteraan rakyat dan berpotensi menggagalkan cita-cita pembangunan jangka
panjang, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan berkelanjutan tidak
hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengharuskan terpenuhinya
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang (Bappeda Buleleng,
2017). Selain itu, partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah dalam
menampung aspirasi publik merupakan fondasi utama agar pembangunan bersifat
adil dan inklusif (PT SMI, 2022).
Dalam konteks krisis energi dan ketimpangan akses terhadap sumber daya, peran pemuda tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam pusaran ketergantungan energi yang terus membelenggu kemandirian nasional. Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021 menegaskan bahwa, “Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang” (Liputan6.com, 2021). Dengan semangat inovatif, keberanian menjelajahi solusi alternatif, serta keterampilan dalam teknologi dan kolaborasi lintas sektor, pemuda Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin transisi menuju kemandirian energi dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
Efek Domino Krisis Energi Global
terhadap Indonesia
Kenaikan
harga minyak global memicu inflasi biaya dorongan karena energi merupakan
komponen dasar dalam hampir semua aktivitas ekonomi. Ongkos logistik meningkat,
biaya produksi melambung, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut
terdongkrak. Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Kuartal I
2025 mencatat bahwa inflasi tahunan melonjak menjadi 5,2%, dengan tekanan utama
dari sektor transportasi dan energi (Bank Indonesia, 2025). Sebagai respons,
suku bunga acuan dinaikkan menjadi 6,25% untuk menahan laju inflasi, namun
langkah ini turut melemahkan daya beli masyarakat dan membatasi konsumsi
domestik.
Nilai
tukar rupiah juga melemah, menyentuh kisaran Rp16.200 per USD akibat tekanan
eksternal dan ketidakpastian global, yang meningkatkan mahalnya biaya impor
energi. Imbasnya, neraca perdagangan energi semakin terbebani. Pemerintah pun
menaikkan alokasi subsidi energi agar harga BBM tetap terjangkau. Laporan
Kementerian Keuangan menyebut realisasi subsidi dan kompensasi energi pada
tahun 2024 mencapai Rp386,9 triliun, melonjak dari target Rp185,9 triliun dalam
APBN (Kementerian Keuangan RI, 2025). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal
untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketergantungan pada energi fosil dan impor BBM bukan sekadar risiko ekonomi,
tetapi penghambat utama pembangunan yang merata.
Lebih
dari itu, krisis energi global menegaskan kegagalan diversifikasi energi
nasional dan menunjukkan bahwa tanpa reformasi kebijakan struktural yang
menyeluruh, situasi serupa bisa terus terulang bahkan lebih parah di masa
mendatang.
Kemandirian Energi sebagai Fondasi
Keadilan Ekonomi
Indonesia
memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, salah satunya berasal
dari sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Berdasarkan pemaparan
Universitas Pertamina dalam forum Indonesia Solar Summit 2022, potensi teknis
energi surya di Indonesia mencapai sekitar 207,8 gigawatt. Namun, hingga akhir 2021,
kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah terpasang baru
mencapai 200,1 megawatt, atau hanya sekitar 0,1 persen dari total potensi
tersebut (Universitas Pertamina, 2022). Ketimpangan yang sangat besar ini
mencerminkan minimnya pemanfaatan energi bersih dalam sistem energi nasional,
padahal pengembangan PLTS memiliki karakteristik modular, cepat dibangun, dan
cocok untuk diterapkan di berbagai wilayah termasuk desa terpencil.
Selaras
dengan data tersebut, Mongabay Indonesia juga menyoroti bahwa meskipun
Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, pengembangan PLTS
masih menghadapi banyak kendala. Kendala tersebut meliputi regulasi yang belum
sinkron, keterbatasan insentif fiskal, dan minimnya kesadaran publik akan
manfaat energi terbarukan. “Padahal, bila dikembangkan secara optimal, energi
surya tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi, tetapi juga membuka
peluang ekonomi baru seperti penciptaan lapangan kerja hijau dan peningkatan
pendapatan masyarakat desa,” tulis Mongabay dalam laporannya (Mongabay
Indonesia, 2024).
Kondisi
ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada potensi teknis,
melainkan pada aspek struktural, kebijakan, dan sosial. Kurangnya koordinasi
antara pusat dan daerah, belum adanya skema harga jual listrik yang menarik
bagi investor, serta minimnya edukasi masyarakat membuat transisi energi surya
berjalan lambat. Padahal, dalam konteks keadilan energi, pengembangan PLTS
skala rumah tangga dan komunitas dapat menjamin akses energi yang lebih adil,
murah, dan mandiri, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama
ini belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Untuk
itu, strategi pengembangan energi surya di Indonesia harus dibarengi dengan
reformasi kebijakan yang menyeluruh. Ini meliputi integrasi PLTS dalam Rencana
Umum Energi Daerah, penyederhanaan perizinan, penyediaan subsidi awal bagi
rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pelibatan pemuda dalam inovasi energi
berbasis lokal. Tanpa langkah konkret ini, potensi energi surya yang sangat
besar hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara masyarakat masih
dibebani harga energi yang fluktuatif dan tidak merata.
Peran Strategis Pemuda: Menyalakan
Harapan di Tengah Krisis
Dengan
proporsi penduduk usia produktif lebih dari 70 persen (BPS, 2023), Indonesia
memiliki bonus demografi yang substansial. Pemuda menjadi penggerak penting
dalam transisi energi karena semangat perubahan mereka, akses terhadap
teknologi baru, dan keterbukaan pada inovasi.
Contoh
nyata kontribusi pemuda terlihat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Desa
Setiling, mahasiswa KKN Universitas Mataram bekerja sama dengan Yayasan Rumah
Energi dan Kelompok Wanita Tani membangun instalasi biogas dari limbah ternak.
Program ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg,
tetapi juga mendukung tujuan UN SDGs terkait energi bersih dan kesetaraan
(Suaralomboknews.com, 2025).
Inisiatif
inovatif lainnya terdapat di Lombok Barat, di mana mahasiswa mengembangkan
biogas berbasis mikroalga bekerja sama dengan Pertamina dan IPB. Program ini
bertujuan mengoptimalkan limbah nabati sebagai energi terbarukan, dan telah
dijalankan di Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga (Antara via ValidNews.id,
2022).
Di
Jawa Tengah, pemuda tani dari Desa Kemangkon menciptakan pompa air
tenaga surya (solar pump) yang mengairi sawah setengah hektar per hari. Proyek
ini berhasil mengurangi biaya dari Rp196 juta menjadi sekitar Rp60 juta
(Kompas.com, 2024).
Dalam
aspek kebijakan, organisasi seperti Pemuda Tani Indonesia dan Agrinnovation
Conference & Rakernas Pemuda Tani 2025 secara aktif mendorong integrasi
teknologi pertanian modern dan advokasi energi dalam produksi pangan. Mereka
berkolaborasi dengan pemerintah, menghadirkan inovasi seperti drone farming
dan urban farming dalam program tingkat nasional (Kompasiana dan
Liputan6, 2025).
Pemuda
juga mulai dilibatkan dalam forum kebijakan seperti Rencana Umum Energi Daerah
(RUED) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Mereka bukan cuma
eksekutor inovasi, tetapi juga pengawal kebijakan publik, menjembatani aspirasi
masyarakat dan keputusan negara.
Untuk
menjadikan peran ini struktural, diperlukan ruang formal seperti keterwakilan
pemuda di Musrenbang, RUED, dan partisipasi dalam forum energi di tingkat
nasional hingga COP. Dengan memadukan aksi lokal dan advokasi kebijakan, pemuda
bisa menjadi lokomotif transformasi energi yang adil, mandiri, dan
berkelanjutan.
Peluang dan Tantangan dalam
Transformasi Energi oleh Pemuda
Potensi
pemuda Indonesia sangat besar sebagai katalis transisi energi yang adil dan
inklusif. Dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen (BPS, 2023),
negara ini berada dalam momentum bonus demografi yang bisa dimanfaatkan untuk
percepatan energi hijau. Dukungan internasional lewat inisiatif Just Energy
Transition Partnership (JETP) memberi peluang konkret bagi generasi muda:
melalui pendanaan, pelatihan, dan jaringan global lintas negara (Reuters, 2024).
Program
JETP di Indonesia, yang dijalankan bersama IPG (negara-negara seperti Jepang,
AS, dan Eropa) dengan total komitmen awal mencapai USD 20 miliar, memiliki
fokus pada akselerasi peralihan dari batu bara ke energi terbarukan,
pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan, serta dukungan untuk pekerja dan
masyarakat terdampak melalui pelatihan dan pendampingan. Ini menawarkan kerangka bagi pemuda untuk
terlibat dalam proyek nyata seperti PLTS terapung Saguling (92 MW) yang
didukung oleh pendanaan Jerman, Perancis, dan Bank Inggris senilai USD 60 juta
yang difokuskan oleh Menko Perekonomian pada April 2025.
Selain
itu, peran pemuda diperkuat melalui kapasitas kelembagaan, seperti JETP
Secretariat, dengan dukungan
ADB, Canada, dan Jepang yang
menyediakan pelatihan teknis, studi kasus dan jaringan untuk pemuda yang ingin
menjadi pelatih, pengembang, atau advokat energi terbarukan. Diskusi lintas
pemangku kepentingan seperti FGD JETP (Desember 2024), yang dihadiri oleh
lembaga keuangan dan pengembang proyek, juga menegaskan bahwa “just
transition bukan sekadar konsep, tapi harus memberikan manfaat nyata kepada
masyarakat”.
Namun,
peluang ini juga diiringi tantangan nyata. Realisasi dana dari JETP masih
lambat hingga pertengahan 2024 hanya
sekitar USD 144,6 juta untuk hibah dan bantuan teknis, dibandingkan komitmen
awal USD 20 miliar. Hambatan publik masih terasa: ketimpangan akses pendidikan
dan teknologi khususnya di wilayah timur dan perdesaan menghambat inovasi.
Selain itu birokrasi yang kompleks, pembiayaan terbatas, serta minimnya sistem
inkubasi lokal menyebabkan banyak gagasan pemuda tidak berkembang ke skala
implementasi.
Meski
begitu, tantangan ini bisa menjadi titik tolak untuk menguatkan solidaritas
pemuda dan mendorong kebijakan inklusif. Model kolaboratif yang mempertemukan universitas, LSM, dan
sektor swasta dalam satu ekosistem
yang dapat membuka jalan bagi munculnya inovator muda energi yang siap
berkompetisi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, sistem inkubasi yang
terintegrasi, serta keterlibatan aktif pemuda dalam forum kebijakan (seperti
Musrenbang dan RUED), transisi energi di Indonesia dapat menjadi perjalanan
yang adil, berkelanjutan, dan tumbuh dari potensi generasi mudanya.
Penutup
Krisis
energi global yang dipicu oleh konflik Iran dan Israel tahun 2025 menjadi
cermin rapuhnya ketahanan energi Indonesia, sekaligus memaksa kita untuk
meninjau ulang arah pembangunan nasional yang selama ini masih bergantung pada
energi fosil dan pasar luar negeri. Namun di balik tekanan tersebut, terbuka
ruang transformasi yakni kesempatan untuk membangun sistem energi yang lebih
adil, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,
pemuda harus ditempatkan bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai
motor penggeraknya.
Dengan
semangat inovatif dan keterampilan yang terus berkembang, pemuda memiliki kapasitas
untuk menjawab tantangan krisis energi melalui pendekatan yang berbasis
teknologi, komunitas, dan keadilan sosial. Contoh nyata dari berbagai daerah
menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda mampu menghadirkan solusi konkret, dari
biogas skala desa hingga pembangkit listrik tenaga surya dan advokasi
kebijakan. Namun, potensi ini hanya dapat dioptimalkan jika didukung oleh
ekosistem yang inklusif dengan regulasi yang ramah inovasi, akses pembiayaan,
serta ruang partisipasi dalam perumusan arah energi nasional.
Membangun
kemandirian energi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi investasi sosial yang
memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang kelas dan wilayah, dapat hidup
layak dan berdaya. Karena itu, masa depan energi Indonesia bukan semata
ditentukan oleh pasokan dan permintaan global, melainkan oleh seberapa besar
keberanian bangsa ini khususnya generasi mudanya untuk menyalakan harapan dari
desa desa terpencil hingga pusat kebijakan nasional. Di tengah krisis, pemuda
bukan sekadar harapan, mereka adalah jawaban.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik.
(2023). Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur.
Bank Indonesia. (2025). Laporan
Kebijakan Moneter Kuartal I 2025. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses dari: https://www.bi.go.id
Bappeda Buleleng. (2017). Pembangunan
ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68
International Energy Agency.
(2025). Oil Market Report – April 2025. Paris: IEA.
JETP Indonesia Secretariat.
(2022). General Info on JETP Launch.
Diakses dari: https://www.jetp-id.org/news/general-info-on-jetp-launch
JETP Indonesia. (2023). Institutional
and Capacity Building Support for JETP Secretariat.
Diakses dari: https://portfolio.jetp-id.org/project/institutional-and-capacity-building-support-for-jetp-secretariat
JETP Indonesia. (2024). Focus
Group Discussion on Enhancing Just Transition.
Diakses dari:
https://www.jetp-id.org/news/focus-group-discussion-enhancing-just-transition
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024).
Ini Strategi Pemerintah Tekan Impor Migas. Siaran Pers Nomor
473.Pers/04/SJI/2024. Jakarta: Kementerian ESDM.
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. (2025). Realisasi Anggaran Subsidi Energi Lebih dari Target APBN
2024. VOI. Diakses dari:
https://voi.id/ekonomi/449338/realisasi-anggaran-subsidi-energi-lebih-dari-target-apbn-2024
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Implementasi JETP melalui PLTS
Terapung Saguling.
Diakses dari:
https://ekon.go.id/publikasi/detail/4960/implementasi-jetp-melalui-plts-terapung-saguling
Reuters. (2024). Indonesia's
Prabowo plans to retire all fossil fuel plants in 15 years, but experts are
skeptical.
Diakses dari: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-plans-retire-all-fossil-fuel-plants-15-years-experts-are-skeptical-2024-11-22
Reuters. (2024). Global JETP
plans to help developing nations clean up power sectors.
Diakses dari: https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance/global-jetp-plans-help-developing-nations-clean-up-power-sectors-2024-09-25
Liputan6.com. (2021). 3 Pesan
Jokowi untuk Kaum Muda pada Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda
https://www.liputan6.com/news/read/4696602/3-pesan-jokowi-untuk-kaum-muda-pada-puncak-peringatan-hari-sumpah-pemuda
PT Sarana Multi Infrastruktur.
(2022). Pembangunan berkelanjutan: Pengertian, konsep dan tujuan.
https://www.ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan